MGPA Hadir di Lyon, Prancis: Empat Putra Indonesia Memiliki FIM Superlicence

Lyon, Prancis, 7 Februari 2026 –Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menghadiri acara FIM Commision of Circuit Racing (CCR) Superlicence Seminar Meeting yang diselenggarakan Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) di Lyon, Prancis pada 5–8 Februari 2026.

Pertemuan ini adalah forum tertinggi yang menjadi acuan global bagi regulasi, keselamatan, dan tata kelola balap motor kelas dunia.

Kehadiran MGPA untuk tahun ke-2 dalam agenda prestisius ini ditandai dengan surat undangan resmi Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) dan Fédération Française de Motocyclisme (FFM) tertanggal 9 Januari 2026 yang mengundang Priandhi Satria (Direktur Utama MGPA), Eddy Saputra (Advisor MGPA), Donny Mahardjono (VP Motorsport MGPA), dan Muhammad Awallutfi Andhika Putra (Track, Race Electronic, and Motorsport Manager MGPA).

Selama di Lyon, Perancis, empat personel MGPA mengikuti rangkaian seminar, studi kasus, focus group discussion, pembahasan silabus terbaru, dan serta ujian tertulis berbasis studi kasus. Pelaksanaan ujian ini untuk memperpanjang FIM Superlicence kategori Comission of Circuit Racing (CCR) MotoGP and WSBK. 

Menurut Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, undangan dari FIM ini memiliki makna strategis bagi posisi Indonesia di kancah motorsport global. “Undangan dari FIM ini menunjukkan bahwa Mandalika dan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai tuan rumah event internasional seperti MotoGP, namun kita sudah berada di dalam lingkaran diskusi strategis motorsport dunia,” ujar Priandhi Satria.

Apa Itu FIM Licence dan Superlicence?
Muhammad Awallutfi Andhika Putra selaku Track, Race Electronic, and Motorsport Manager MGPA yang hadir di Lyon, Perancis, menjelaskan FIM Licence adalah sertifikasi kompetensi resmi yang diberikan kepada personel yang berada di bawah naungan federasi balap motor dunia (FIM) dan federasi nasional (Ikatan Motor Indonesia).

“Secara garis besar, FIM Licence itu adalah sertifikasi kompetensi untuk personal-personal di bawah federasi balap motor dunia yang juga tergabung dalam federasi nasional. Dengan lisensi ini, pemegang Superlicence bisa melaksanakan balap motor yang penyelenggaraanya berada di bawah persetujuan dan izin resmi dari FIM dinegara manapun,” jelas Dhika sapaan akrab Muhammad Awallutfi Andhika Putra.

"FIM Licence terbagi dalam berbagai kategori sesuai dengan fungsi dan komisi yang menaunginya. Ada lisensi umum (general licence), lisensi untuk medis, lisensi untuk timekeeping (pencatat waktu), hingga lisensi untuk aspek lingkungan (environment). Masing-masing kategori memiliki masa berlaku berbeda, umumnya antara dua hingga tiga tahun," jelas Awallutfi.

Lisensi tersebut juga terbagi berdasarkan komisi, seperti Komisi balap sirkuit (CCR – Circuit Racing Commission), Motocross atau grass track, Sidecar, hingga komisi lainnya. MGPA berada di bawah CCR (Circuit Racing Commission), komisi yang menaungi balap sirkuit seperti MotoGP dan WSBK.

Berdasarkan data resmi FIM per 2 Desember 2025, pada berbagai kategori ofisial balap dunia, Indonesia memiliki 17 pemegang FIM Licence, empat diantaranya pemegang FIM Superlicence dari MGPA. 

Pada level tertinggi, yakni FIM Superlicence Commision of Circuit Racing (CCR) – Super Licence Circuit Racing MotoGP dan WorldSBK, terdapat empat nama Indonesia: Priandhi Satria, Eddy Saputra, Donny Mahardjono, Muhammad Awallutfi Andhika Putra. 

Pada tingkatan tertinggi yang disebut FIM Superlicence ini menempatkan pemegang lisensi pada posisi strategis sebagai Clerk of the Course (CoC) dan Sporting Steward dalam ajang MotoGP dan WorldSBK.

FIM Superlicence ini menjadi syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin terlibat sebagai ofisial dalam kejuaraan resmi FIM. Tanpa lisensi yang sesuai, seseorang tidak dapat memimpin atau bertugas dalam balap motor internasional, seperti MotoGP dan WSBK.

Pada kategori CCR – Clerk of the Course / Sporting Steward, tercatat tiga nama yaitu Eddy Saputra, Donny Mahardjono, dan Muhammad Awallutfi Andhika Putra. 

Di kategori CTL – Tourism Steward, terdapat M. Joel Mastana dan Abimanju Lestarijono. 

Untuk CID – Sustainability Steward, lima nama yang tercatat adalah Rulianto Katam, Abimanju Lestarijono, Frans Tanujaya, Marie Ashley Lestarijono, dan Dina Pramita Kesuma. 

Pada sektor medis, kategori CMI – Chief Medical Officer Licence dipegang oleh Hamzah Zainy, sedangkan kategori CMI – Superlicence Chief Medical Officer dimiliki oleh Mokhammad Rakhmad Abadi dan Eko Widya Nugroho.

Selain itu, pada kategori CTL – Technical Steward All Disciplines terdapat Robert Cong. Sementara di kategori Licence Timekeeper, tiga nama yang tercatat adalah Heryantoro Pamungkas, Fernandy Maulana, dan Sulham. 

Keseluruhan nama tersebut merupakan bagian dari SDM Indonesia yang telah memenuhi standar lisensi resmi FIM dan berperan dalam berbagai ajang balap nasional maupun internasional.

Masa Berlaku
FIM Super Licence maupun FIM Licence memiliki masa berlaku terbatas dan wajib diperpanjang melalui seminar dan ujian internasional, yang secara rutin diselenggarakan FIM. Forum seminar FIM ini mempertemukan para pengambil keputusan balap dunia untuk membahas regulasi, keselamatan, studi kasus insiden balap, hingga pembaruan kebijakan MotoGP dan WorldSBK.

Super Licence tidak berlaku selamanya. Masa aktifnya umumnya dua tahun. Lisensi yang diperoleh MGPA pada Februari 2024 akan berakhir pada Maret 2026, sehingga harus diperpanjang melalui seminar dan verifikasi FIM.

Proses perpanjangan ini dilakukan melalui MotoGP/WSBK Super Licence Seminar Meeting di Lyon, Prancis. “Super Licence kami memang harus diperpanjang. Masa aktifnya dua tahun, jadi setelah dari Lyon ini lisensi kami kembali aktif,” jelas Awallutfi.

Setelah mengikuti seminar di Lyon, Super Licence langsung dinyatakan aktif kembali. Sementara ujian lanjutan untuk general licence akan dilaksanakan pada Januari 2027 sesuai siklus masa berlaku masing-masing lisensi.

Keberadaan empat pemegang FIM Superlicence dari Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam sejarah motorsport Indonesia. Jika pada awal penyelenggaraan MotoGP Indonesia masih mendatangkan Clerk of the Course dari luar negeri, kini perangkat kontrol perlombaan sudah dapat dijalankan oleh SDM nasional.

“Perangkat kontrol kita di luar steward permanen FIM sudah 100 persen Indonesia, bahkan sudah lokal NTB,” tegas Awallutfi.

Agenda FIM di Lyon, Prancis
Seminar di Lyon, Prancis bukan sekadar forum diskusi biasa. Agenda tersebut meliputi: seminar intensif, pembahasan silabus regulasi terbaru, working group discussion, serta ujian tertulis berbasis studi kasus.

Ujian untuk Superlicence, khususnya kategori CoC, dirancang menyerupai situasi nyata di lintasan. “Walaupun ujian tulis, waktunya sangat singkat. Kita harus bisa menyelesaikan suatu case seperti kondisi di lapangan, jadi memang menguji ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan,” ungkap Awallutfi.

Seminar ini dihadiri oleh negara-negara yang menyelenggarakan kejuaraan dunia seperti MotoGP dan WSBK. Selain federasi nasional, turut hadir pula perwakilan promotor seperti Dorna Sports, permanent steward FIM, serta safety officer, diantaranya Mike Webb (Race Director MotoGP) dan Simon Crafar (FIM MotoGP Permanent Stewards).

Bagi MGPA, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan Pertamina Mandalika International Circuit serta tentunya menceritakan mengenai Mandalika, Lombok, NTB kepada para delegasi internasional, sekaligus membagikan kalender event 2025 dan 2026.

Kebanggaan dan Tanggung Jawab
Memiliki empat pemegang Super Licence di Indonesia merupakan pencapaian besar. Namun menurut Awallutfi, kebanggaan tersebut juga datang dengan tanggung jawab yang tidak ringan.

“Ini tentu kebanggaan, karena Indonesia baru memiliki empat orang pemegang Superlicence. Tapi ini juga tanggung jawab besar untuk memastikan balapan berjalan aman dan lancar sesuai standar dunia,” jelas Awallutfi.

Dengan kepemilikan Superlicence, Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ofisial asing. Untuk penyelenggaraan MotoGP 2026 dan seterusnya, perangkat kontrol utama telah siap dari dalam negeri.

“Untuk 2026 dan 2027, perangkat kontrol kita sudah aman karena sudah ada dari Indonesia semuanya,” papar Awallutfi.

Sementara itu, Priandhi Satria, Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola Pertamina Mandalika International Circuit oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), menegaskan bahwa kehadiran MGPA di Lyon bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari strategi besar nasional dalam membangun kemandirian motorsport.

“Kami tidak ingin Mandalika hanya menjadi tuan rumah semata. Kami ingin Indonesia menjadi bagian dari sistem, dari pengambil keputusan, dan dari penentu standar balap dunia.” Menurutnya, kepemilikan FIM Super Licence adalah simbol pengakuan internasional atas kompetensi bangsa. “Ketika perangkat kontrol balapan sudah dipegang oleh SDM Indonesia, itu berarti kita bisa dan dipercaya. Dan kepercayaan itu harus dijaga dengan profesionalisme dan standar tertinggi. Jelas ini sangat membanggakan dan bukti Indonesia mampu,” jelas Priandhi Satria.

Priandhi Satria menegaskan bahwa langkah ini adalah pondasi jangka panjang bagi keberlanjutan MotoGP di Mandalika. “Ini bukan soal satu event. Ini soal masa depan motorsport Indonesia. Target kami jelas, Sirkuit Mandalika harus menjadi penyelenggara event motorsport dunia yang berkelanjutan. Ilmu yang kami dapatkan, juga dapat kami terapkan di berbagai balap lokal maupun nasional di Pertamina Mandalika International Circuit, untuk lebih mendekatkan diri dengan standard balap international. Mandalika Racing Series (MRS) adalah salah satu balap Kejuaraan Nasional (KejurNas) yang terus menerus diperbaiki sehingga penyelenggaraan balapnya sangat dekat dengan standard FIM”, pungkas Priandhi Satria.

Dengan empat pemegang FIM Super Licence aktif dan sistem yang semakin matang, Indonesia kini berdiri sejajar dengan negara-negara besar penyelenggara kejuaraan motorsport tingkat dunia. Posisi Indonesia tidak hanya sebagai penyelenggara saja, melainkan sebagai aktor utama, yang secara proaktif ikut menentukan kebijakan dan roadmap regulasi balap internasional. (MGPA)